jelaskan yang dimaksud kementerian sekretariat negara indonesia. Kabinet ( serapan dari bahasa Belanda: kabinet) adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. jelaskan yang dimaksud kementerian sekretariat negara indonesia

Sekretariat ASEAN: Letak, Fungsi, dan Daftar Sekjen. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara. [1] Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi dapat mengadakan rapat kerja dengan pemerintah, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum, serta mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses. Ayat (4) Cukup jelas. 5. a, atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Susunan organisasi kementrian yang menjalankan urusan sebagaimana telah dimaksud pada pasal 5 ayat (3) tersusun atas: Pemimpin, yakni menteri. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturAdapun, fasilitas PPN dibebaskan diberikan kepada badan internasional hanya kepada badan internasional yang memenuhi syarat, yaitu 1) tidak termasuk subjek pajak penghasilan, 2) mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, dan 3) telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Kementerian. Website Resmi Kementerian Sekretariat Negara. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam. Susunan kabinet beserta daftar menteri RI pertama dibentuk pada 19 Agustus 1945 atau 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sekretariat Kementerian/Lembaga adalah unsur pembantu Pemimpin atau Pimpinan di Kementerian/Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan koordinasi. 04/2021 tentang pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana. Selain itu, Menteri PPN/Bappenas juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan data serta. “Melalui aturan terbaru ini DJBC berupaya. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Nopian Andusti, SE, MT. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Pasal 4 (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Bab V Pasal 17 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. [2]Mengunjungi Istana Presiden. Kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan dengan ruang lingkupnya disebutkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA . LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang. Istilah e-govt yang merupakan kependekan dari kata e-government ramai diperbincangkan baik dalam percakapan sehari-hari maupun di seluruh media komunikasi. nɛ. com, Jakarta Jelaskan fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang kerap ditemui di bangku sekolah, namun pada kenyataannya penjelasan tentang fungsi dari kementerian negara republik Indonesia, juga penting diketahui oleh masyarakat secara umum. Pengumuman Tahun 2021. Pelaksanaan. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar Rp894,6 triliun dan naik dari 2015 yang sebesar Rp852 triliun. Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I. Kementerian ( bahasa Inggris: Ministry dalam bahasa Indonesia berarti pelayanan) adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945. Meski dipimpin presiden, bukan berarti ada penguasa tunggal di negara. ˈdo. Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. [1] KASN dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014. Kementerian ini meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pemerintahan. yang dimaksud dengan: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Luas wilayah darat Indonesia sebesar 1,9 juta km2 sedangkan luas wilayah laut Indonesia sebesar 5,8 juta. id - Suprastruktur dan infrastruktur politik adalah dua komponen dalam sistem politik yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. TERBARU Rangkuman Berita. 03 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang “Pembentukan Tim Pelaksana Pengkajian Hukum Tahun 2005” Amamdemen UUD 1945 telah merubah sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sementara ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Sos, MAP:. 16 -2- Mengingat : 1. UMUM I. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Direktorat jenderal sebagai pelaksanaan tugas pokok. Website Resmi Kementerian Sekretariat Negara. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemelihan umum (pemilu). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan. Sekretariat Presiden dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Presiden yang. 00. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. ASEAN) KOMPAS. Pengelola SPBE. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun -Undang 1945. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan 6. Kementerian negara Indonesia merupakan sebuah lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian harus bertanggung jawab terhadap urusan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi yakni sebagai berikut : Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kementerian berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta berada dibawah presiden. Peluncuran. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Guna mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2014, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);. Nama 'Pancasila' sendiri berasal dari dua kata sansekerta, yakni 'Panca' yang. Tugas dan fungsi Tugas. Kementerian Investasi Republik Indonesia adalah sebuah kementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan investasi. (2) Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Sebelumnya Kepolisian ini bernama Polisi Republik Indonesia yang terdiri atas polisi istimewa dan polisi umum yang dipersatukan menjadi. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin. Apabila kementerian itu tidak memiliki lambang resmi, maka kementerian tersebut menggunakan lambang negara Republik Indonesia . Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengingat salah satu. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Pancasila hingga Reformasi (1966-sekarang)Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Mengingat : 1. Pengawas, yakni inspektorat. Landasan hukum pembentukan Kementerian Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD)1945. s. X-6 Kuningan Jakarta Selatan. (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (disingkat Setkab) adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masih dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) Nomor 5 Tahun 2020, Ellis Indrawati, Kepala Bagian Organisasi, Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang struktur organisasi serta pokok perubahan di dalam. Menurut PPRO, pertumbuhan E-commerce Indonesia mencapai 78%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya berada pada angka 14% dan Asia pada angka 28%. 7/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. Jalan Veteran III No. Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota bersifat hierarkis. Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan. SINOPSIS PP NOMOR 8 TAHUN 2005 SEBAGAIMANA DIUBAH PP 46 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA DIUBAH PP 4 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT. Sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang atau Hari Angkatan Bersenjata, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri negara Indonesia. 6 Jenis Lembaga-lembaga Negara Indonesia Beserta Tugas dan Wewenangnya Lengkap — Setiap negara di dunia pasti memerlukan sebuah lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai organ dalam menjalankan serangkaian struktur pemerintahan untuk mencapai pada tujuan negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Republik Indonesia. Kementerian. Contoh lembaga pusat: Kementerian. Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Istilah e-govt yang merupakan kependekan dari kata e-government ramai diperbincangkan baik dalam percakapan sehari-hari maupun di seluruh media komunikasi. Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka menindaklanjuti. Kementerian Sekretariat Negara. Ayat (3) Cukup jelas. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Nasional. Negara mulai dari sisi definisi, metode, hingga pada pergeseran dalam orientasinya. 1. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI,. Sesuai pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ada tiga pembagian fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia. Pengawas, yakni inspektorat. 3) Susunan a) Kepala Instruksi Bagian kepala instruksi terdiri dari: (1) kepala naskah dinas yang berisi gambar lambang negara dan tulisan nama jabatan yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu. 17 - 18 Jakarta Pusat 10110, Telp/Fax. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga Non Struktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut: 1. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (4) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur: a. Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang. Susunan Kementerian Negara dalam lingkup ini meliputi: a. Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas. idPerangkat daerah. Kementerian yang dimaksud dalam pasal kelima ayat satu. 28. Menteri yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (dalam negeri, luar negeri, pertahanan) (Pasal 4 ayat 2 [a] § 12 UU Kementerian Negara 2008); Menteri yang membidangi urusan pemerintahan absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama) (Pasal 10 ayat. Kementerian Riset dan Teknologi (disingkat Kemenristek) adalah bekas kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi, dan inovasi. VISI: Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 3. 9 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI. Pada 2017, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB berkisar Rp990,4 triliun. JAKARTA, KOMPAS. Veteran No. Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan. Di Kementerian Perhubungan, fungsi tersebut dijalankan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang. KOMPAS. urusan kementerian meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan,. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 10. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor. Foto: Humas Setkab. REPUBLIK INDONESIA - 6 - (3) Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah. (Foto: setkab. 2. LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden. Kompetensi Teknis. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. id. tirto. Kementerian. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tanda Kehormatan. Daftar. KOMPAS. [1] KASN dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014. Gelar H20, Kemenag Undang 104 Lembaga Halal dari 40 Negara. Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 5. PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 21 TAHUN 2022. yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS di lingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas jabatannya. KOMPAS. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Biro yang menangani fungsi pemberianKementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. - Mengelola barang maupun kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. bagikan berita ke : Kamis, 29 Mei 2008. [1] Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. SIARAN PERS Siaran Pers. X-6 Kuningan Jakarta Selatan. com - Sekretariat ASEAN dibentuk pada 24 Februari 1976 oleh Menteri Luar Negeri ASEAN. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 11 Oktober 2017. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 5. Jakarta, InfoPublik - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 175/PMK. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); jdih. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Klasifikasi dan PUU LNS. (Pidato Presiden Jokowi, Visi Indonesia, Sentul 14 Juli. Kementrian merupakan lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Website Resmi Kementerian Sekretariat Negara. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1. (1) Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah . Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus.